ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PERIODE 2009-2013

Agus Prasetya Garda Saputra

Abstract


ABSTRAK

Berdasarkan hasil analisis kerja keuangan terhadap efisiensi pendapatan asli daerah pemerintah sidoarjo menunjukkan bahwa tugas dan fungsi struktur organisasi dan PAD pemerintah kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan baik, dimana PAD meningkat dalam setiap tahunnya serta relisasi PAD yang memenuhi target serta hasil kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan yang menunjukkan efisiensi.

Kata kunci : struktur tugas dan fungsi organisasi, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio efektifitas, rasio efisiensi

ABSTRACT

Based on the result of the anylisis of the financial performance of the efficiency of local government revenue sidoarjo showed that the duties and function of the organization structureof government revenue can be categorized either every years as well as the relization of PAD whomeet the targets and the result of selfsufficiency ratio, effectiveness ratio, which show the growth rate of efficiency.

Keywords: Duties and function organizational structure, ratio of indrpendence, growth ratio, ratio effectiveness, efficiency ratio


Full Text:

PDF

References


Bastian, Indra. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI

Halim, Abdul. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Darsono dan Ashari. 2011. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta: ANDI

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good

Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan. Jakarta: LAN dan BPKP

Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI

Nordiawan, Deddi, dkk. 2011. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 45 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada

DPPKAD Kabupaten Sidoarjo

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah

, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.